Blokir Internet

Australia Ingin Blokir Judi dan Pornografi

Senator Steve Fielding dari partai Family First inginkan pornografi dan materi seksual diblokir di Australia. Keinginan itu memunculkan kembali kekhawatiran sejumlah pihak bahwa sensor akan diperluas. Tidak hanya materi ilegal yang akan diblokir itu saja.

Pihak oposisi menyatakan bahwa Family First harus meyakinkan pihak oposisi jika ingin mendapat dukungan terhadap kebijakan filterisasi ISP. Misalnya berusaha mendapat dukungan Senator Nick Xenophon dari partai Green.

Menurut beberapa pengamat yang dirangkum Sydney Morning Herald, usaha yang dilakukan Senator Fielding untuk melakukan filter pada ISP akan meluas secara signifikan. Apalagi saat ini pemerintah sedang mendapat tekanan dari sejumlah minoritas vokal.

Seorang juru bicara dari Senator Xenophon menyatakan, jika rencana filterisasi ini tembus, ia akan memblokir warga Australia yang akan mengakses situs kasino online di luar negeri, yang dilarang beroperasi di Australia.

Minggu lalu, menteri Komunikasi Australia, Stephen Conroy mengonfirmasikan bahwa jika disetujui, maka ISP akan dipaksa untuk membuat sistem filterisasi dua lapis. Meski berjanji bahwa warga Australia boleh memilih untuk tidak terikat sensor internet, Conroy menyatakan bahwa sensor lapis pertama hukumnya wajib. Seluruh warga Australia akan diblokir dari materi ilegal yang ada di daftar Australian Communications and Media Authority (ACMA). Sensor lapis kedua, yang sifatnya pilihan, adalah filterisasi terhadap konten yang tidak cocok untuk anak, misalnya pornografi.

Senator Fielding sendiri tidak menyebutkan konten apasaja yang ada di daftar blokir lapis pertama. Tetapi seorang juru bicara dari partai Family First, partainya menginginkan material dengan rating X dan RC seperti konten seksual dan penggunaan obat-obatan diblokir untuk semua orang, termasuk dewasa.

Menurut pengamat, sensor ini lebih mutakhir dibandingkan dengan sensor yang diterapkan di negara demokrasi liberal lainnya. Ini akan membuat Australia sejajar dengan Iran ataupun Cina.

Saham Berdividen, Pilihan Terbaik untuk Investor Konservatif
Ilustrasi Gedung KPK.

KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN

KPK mengingatkan tingaal tiga hari lagi tenggat waktu bagi pejabat negara, termasuk menteri untuk melaporkan LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024